Buka lembaran baru 2023, ini hasil restrukturisasi Garuda Indonesia yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk keluar dari kebangkrutan.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) telah resmi merampungkan proses restrukturisasi.
Proses restrukturisasi dilakukan melalui beberapa tahap semenjak tahun 2021, salah satu tahapan yang paling penting adalah melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham.
Penyelesaian proses restrukturisasi ditandai dengan penerbitan surat utang dan sukuk baru pada 28 dan 29 Desember 2022.
Ini merupakan rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilalui GIAA untuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian.
Perjanjian perdamaian diatur dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022.
Perjanjian ini merupakan implementasi dari rangkaian tahapan fundamental yang dicapai oleh Garuda dalam rangka menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, menyebut bahwa perjanjian perdamaian merupakan langkah efektif untuk membenahi situasi krisis di Garuda.
Tahapan Strategis Restrukturisasi
Secara lebih detail, Irfan menjabarkan sejumlah tahapan strategis yang telah dilalui Garuda dalam merampungkan proses restrukturisasi.
Tahap pertama adalah perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh PN Jakarta Pusat.
Putusan ini menyangkut beberapa poin penting seperti memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya.
Sebaga langkah penyelamatan Garuda, pemerintah mengucurkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun.
Tentu ini dilakukan sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda sebagai national flag carrier alias maskapai plat merah.
PMN kemudian memberikan dampak lanjutan berupa langkah Right Issue dengan memberikan HMETD sebanyak 39.788.136.675 lembar saham atau senilai Rp7,79 triliun.
Dana yang besar itu mencakup realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya.
Tahap kedua adalah proses PMTHMETD atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahasa kerenya private placement.
PT Garuda telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar 25.806.070.908 lembar saham dengan total nilai Rp5,05 triliun.
Jumlah yang besar tersebut sudah mencakup realisasi Obligasi Wajib Konversi.
Komposisi Baru Kepemilikan Saham
Sserangkaian pendistribusian saham baru tersebut berdampak pada perubahan komposisi kepemilikan saham PT Garuda.
Kepemilikan paling banyak adalah pemerintah dengan prosentase sebesar 64,54 persen.
Kemudian ada bagian Chairul Tanjung melalui anak perusahaanTrans Airways sebesar 7,99 persen, saham publik 4,83 persen, serta saham kreditur 22,63 persen.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian tahapan penerbitan saham baru, GIAA juga telah menerbitkan sukuk baru.
Penerbitan sukuk adalah bagian dari tindak lanjut restrukturisasi Garuda atas Global Sukuk senilai US$500 juta yang telah direstrukturisasi.
Baca juga: Top 10 Saham Paling Naik Selama 2022
Sukuk baru mempunyai total nilai pokok sebesar US$78,01 juta dengan tenor jatuh tempo sembilan tahun sejak diterbitkan.
Distribusi periodik sukuk baru dari Garuda adalah sebesar 6,5 persen tunai atau selama dua tahun pertama atas pilihan Trustee.
Selanjutnya dibayar 7,25 persen dalam bentuk natura (payable in-kind/PIK).
Skema restrukturisasi selanjutnya adalah penerbitan instrumen surat utang baru untuk kreditur yang terklasifikasi.
Beberapa cakupan klasifikasi adalah pemberi sewa, kreditor sewa pembiayaan, pabrikan pesawat, para vendor MRO, dan para kreditur utang usaha luar negeri.
Mereka punya hak untuk menerima surat utang baru sesuai rencana perdamaian dengan jumlah pokok awal sebesar US$624,21 juta.
Jatuh tempo dari obligasi baru ini adalah sembilan tahun sejak diterbitkan.
