Pada beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick ThohIr menyatakan tentang usulan KUR tanpa bunga bagi usaha mikro.
Pada siaran pers yang digelar pada Senin, 20/03/2023, Erick Thohir mengatakan sudah mengutus dua Wamen untuk membahas usulan ini dengan pihak Bank Indonesia (BI).
Kabarnya, usulan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. Selain itu hal ini juga disambut baik pula oleh Edy Sumiro selaku Sekertaris Jenderal Asosiai UMKM Indonesia.
Namun, Edy berharap bahwa usulan ini tidak hanya sekedar wacana. Dari wawancara yang di lakukan secara terpisah, Edy mendukung program KUR bunga 0% ini namun mempertanyakan beberapa hal. Terutama tentang tantangan dari segi teknis penyaluran KUR.
Apakah usulan ini akan benar-benar terealisasi?
Tentunya usulan ini akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti OJK ataupun penguji kebijakan publik. Bagaimana pro kotra atas usul KUR tanpa bunga ini? Simak infonya sampai akhir!
Tanggapan OJK
Terkait dengan hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae angkat bicara. OJK mengaku belum melakukan pembicaraan lebih dalam dengan Menteri BUMN. Terutama soal konsep dasar atau skema KUR tanpa bunga tersebut.
Dian juga menyatakan bahwa perbankan sendiri merupakan lembaga usaha yang perlu mendapatkan keuntungan. Sebab dana KUR yang di salrkan juga berasal dari dana masyarakat yang tentunya harus di bayarkan oleh Bank.
“Jadi dana masyarakat itu kan harus dibayar oleh bank, nah kemudian bank baru menyalurkan kepada debitur sehingga memang harus ada spread keuntungan.
Tetapi kalau yang dimaksud adalah subsidi ya itu selama ini juga kita tahu. Misalnya kredit usaha rakyat yang masih aktif dilakukan pemerintah ada subsidi dari pemerintah berbeda-beda memang tetapi intinya subsidi,” ungkap Dian.
“Saya terus terang belum bisa menyimak, nanti mungkin harus ada konsultasi saya dengan pak Erick Thohir untuk bisa mengklarifikasi mengenai hal ini.
Karena kan UMKM ini tentu kebanyakan juga diberikan oleh BPR. Begitu juga ada bank BUMN ada bank swasta dan lain sebagiannya yang notabene secara keseluruhannya adalah dana masyarakat,” tambahnya.
Baca juga, Harapan Pelaku UMKM, KUR Tanpa Bunga Tidak Hanya Wacana!
Tanggapan Pengamat BUMN
Tanggapan lainnya di ungkapkan oleh Herry Gunawan dan Toto Pranoto selaku pengamat BUMN. Pertama, kita bahas dulu pendapat Dari Herry Gunawan.
KUR Bunga 0% Punya Resiko Tinggi
Herry menilai bahwa ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan, kaitannya dengan skema KUR tanpa bunga ini.
Sebab usulan ini diangap memiliki resiko yang sangat tinggi dan bisa berpotensi menimbulkan moral hazard. Dalam bidang ekonomi, moral hazard adalah risiko saat suatu pihak tidak menandatangani kontrak dengan itikad baik.
Herry menjelaskan bahwa ada beberapa resiko yang bisa terjadi.
“Pertama, kredit bisa dianggap hibah, akhirnya amblas. Kedua, nanti bank bisa ‘mengalihkan’ kredit bermasalah ke kredit khusus itu supaya pencadangannya lebih kecil dan performa kreditnya lebih hijau, dan ketiga.
Kreditnya bisa tercecer ke usaha mikro atau kecil binaan usaha besar yang masuk dalam rantai pasok perusahaan itu akhirnya tidak merata,” ungkap Herry saat di temui 3 Maret 2023 oleh Infobanknews.
Ia menilai bahwa sebenarnya sudah ada program yang mirip dengan skema KUR tanpa bunga yang di jalankan oleh BUMN. Seperti PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).
Dilihat dari sisi efektifitasnya, program ini akan memicu daya usaha mikro.
Justru Herry menyarankan untuk mengevaluasi program ini. Karena usulnya sama yakni kredit bunga 0%, hanya saja beda dalam penyalurannya yang melalui BUMN. Sedangkan KUR melalui perbankan.
Baca juga, KUR BRI 2023 Tolak 5 Jenis Usaha Ini! Apa Saja?
KUR Mikro Tanpa Bunga Tidak Mudah
Selain Herry Gunawan, pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto ikut memberikan tanggakan terkait KUR bunga 0% ini.
Menurutnya, kredit bunga 0% untuk usaha mikro bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengingat Bank BRI dan Mandiri yang laba banknya saja masing-masing Rp 47,83 trilun dan Rp 31,88 triliun berasal dari pendapatan bunga.
“Dari pendapatan bunga yang NIM (Net Interest Margin) 7,4% (Bank BRI), demikian pula Bank Mandiri NIM sekitar 5%. NIM adalah indikator yang mengukur perbedaan lending dan borrowing rate, makin tinggi NIM berarti cost of money debitur juga makin mahal,” jelasnya kepada Infobanknews.
Toto juga menjelaskan sebagai Bank terbesar se-Asia Tenggara, DBS Singapore bisa menekan NIMnya di level 2,1 % di tahun 2022 lalu.
“Dengan portofolio sebagian bank besar yang mengandalkan pendapatan bunga tinggi, maka permintaan Menteri BUMN itu hanya bisa efektif kalo bersifat order yang mandatory. Artinya ada perintah dari pemerintah kepada perbankan untuk terapkan 0% kredit ke sektor mikro. Kalo himbauan saja menurut saya tidak akan efektif,” tambahnya.
Penutup
Suatu kebijakan atau usulan kebijakan pasti mendapatkan respon yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Hal ini tentu merupakan respon yang wajar dan bisa memicu kekreitisan kita sebagai masyarakat untuk turut memikirkan dan merespon lebih bijak.
Nah itulah beberapa pro kontra terkait usulan KUR tanpa bunga yang di sampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita terkait bisnis dan keuangan.
