Seperti yang sudah di beritakan, akhirnya pemerintah melarang perdagangan baju bekas import di Indonesia. Tentunya hal ini berdampak pada UMKM thrifting yang memang banyak dan sudah cukup lama menjalankan usahanya.
Pemusnakan pakaian bekas dilakukan di berbagai daerah. Termasuk yang di lakukan oleh Kementerian Perdagangan di Sidoardjo pada Senin 20 Maret yang lalu.
Dimana ada 824 bal pakaian bekas yang di musnahkan Kemendag. Tidak main-main, nilai pakaian bekas tersebut jika di rupiah-kan mencapai Rp 10 miliar!
Lalu bagaimana dengan nasib UMKM Thrifting yang terdampak karena aturan ini? Ternyata pemerintah tengah menyiapkan beberapa solusi, diantarnya dengan memudahkan akses produk baru dan juga program pembiayaan KUR (Kredit Usaha Raktar).
Ini dia simak info selengkapnya!
Dasar Hukum Larangan Perdagangan Baju Bekas Import
Sebelum masuk membahas solusi, kita perlu tahu bahwa pakaian bekas yang dimusnahkan Kemendag adalah termasuk barang yang di larang di impor.
Hal ini merupakan implementasi dari Pemendag No 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Kemenkop dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa larangan penjualan sampai juga pemberantasan pakaian import bekas di lakukan untuk melindungi para produsen tekstil di Indonesia.
Tenten juga menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendampingi UMKM thrifting yang terdampak. Dimana nantinya UMKM ini akan di arahkan untuk melakukan alih usaha dengan menjual produk lokal.
“Saya minta tolong sampaikan kepada masyarakat, kita berkontribusi berpikir secara holistik, bahwa kita membunuh sektor produksinya, bukan pedagangnya,” ungkap Teten.
Baca juga, Ini Ketentuan Suku Bunga Terbaru KUR BRI 2023!
Solusi Bagi UMKM Thrifting
Deputi Bidang UKM Kmeenkop UKM, Hanung Harimba Rachman menyampaikan bahwa ada beberapa langkah yang akan di lakukan untuk melindungi UMKM Thrifting yang terdampak.
Pertama, yakni disisi akses dan pemasaran produk baru buatan lokal. Yang kedua yaitu dari sisi penguatan pembiayaan melalui program KUR.
1. Fasilitas Untuk Akses Produk Baru Lokal
Solusi pertama adalah bantuan dari sisi penjualan dengan memfasilitasi akses ke produk baru lokal yang bisa di jual, sekaligus dorongan dari sisi pemasarannya.
Hanung Harimba juga menyampaikan, “Dari penjualnya ini, banyak produk yang bisa menjadi pengganti para pedagang yang selama ini berjualan pakaian impor bekas. Juga membantu desain produk yang bisa ditiru oleh UMKM produsen kita, serta memberikan pelatihan UMKM produsen”.
Kemenkop UKM bekerjasama dengan Smesco Indonesia dalam melakukan langkah ini. Smesco bertugas membantu akses pemasaran UMKM yang terdampak.
Smesco akan menggandeng berbagai produsen pakaian lokal seperti Mendefari yakni selaku owner Dimensi (Digital Marketing Enthusiast Indonesia) dan juga Febrary Surya Putra yang merupakan CEO muslim galeri. Dimana keduanya sudah berpengalaman dalam usaha dengan metode reseller dan dropshipper.
Jika Anda termasuk pedagang atau UMKM thrifting yang terdampak, maka Anda bisa segera melapor seperti yang telah di sampaikan oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia yakni Wientor Rah Mada.
Nah, untuk nomor hotline yang bisa dihubungi yaitu 08111451587 (untuk Whatsapp) dan 1500-587 (untuk telepon). Anda bisa melakukan laporan pengaduan dari hari Senin-Jumat mulai pukul 08.00 sampai 16.00.
Nantinya setelah melapor, Anda akan di matching-kan dengan produk lokal yang bisa di jual.
”Jika ada pengaduan masuk, kami siap membantu dengan produk lokal dengan sistem reseller dan dropshipper dan membantu banyak UMKM agar produk mereka juga laku,” tegas Wientor.
Baca juga, Baru Rintis Usaha, Bisa Ajukan KUR Super Mikro 2023?
2. Dukungan Pembiayaan Melalui KUR
Selain akses untuk menjual produk lokal, pemerintah juga menyiapkan dukungan dari sisi modal lewat program KUR.
Vice President Micro Sales Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asep Nugraha menyampaikan, bahwa BRI akan bekerjasama dengan Kemenkop dan UKM untuk membantu UMKM thrifting yang terdampak.
Tahun 2023, dana KUR BRI yang akan di salurkan sekitar Rp 270 triliun. Anggaran ini termasuk untuk pemberdayaan serta pendampingan UMKM yang terdampak. Sepanjang tahun 2022 kemarin, BRI sudah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 252 triliun kepada 6,5 juta debitur.
Menurut Asep, nominal tersebut sudha melebihi target yang di harapkan pemerintah. Oleh karena itu pihaknya siap mendukung program pemerintah untuk UMKM thrifting yang terdampak.
Penutup
Setiap kebijakan pasti akan disertai dengan dampak positif dan negatif. Namun jika hal itu demi kebaikan bersama, kenapa tidak dilakukan?
Tentu saja dalam hal ini manajemen resiko dalam setiap kebijakan sangat penting untuk di pertimbangkan di awasi dalam pelaksanaannya.
Semoga adanya kebijakan pelarangan penjualan baju bekas impor ini bisa di atasi dengan baik dengan 2 solusi yang si tawarkan. Sehingga UMKM thrifting yang terdampak bisa kembali bangkit dan bisa mengembangkan usahanya lebih besar dari sebelumnya.
