Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia<\/strong> (Wajib Pajak Pribadi Luar Negeri) adalah orang yang memiliki penghasilan dari sumber yang berbeda-beda, tetapi tidak memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Wajib Pajak Badan<\/strong> (Wajib Pajak Badan) adalah perusahaan, badan usaha, organisasi, dan sebagainya yang memiliki penghasilan dari sumber yang berbeda-beda.<\/p>\n\n\n\n Wajib Pajak Tidak Tetap<\/strong> (Wajib Pajak Tidak Tetap) adalah orang atau badan yang memiliki penghasilan dari sumber yang tidak tetap, seperti penjualan barang atau jasa, penyewaan barang, jasa konstruksi, dan sebagainya.<\/p>\n\n\n\n Wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara mengajukan dan menyetorkan pajak yang dibayar kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n Setiap wajib pajak perlu tahu mengenai barang kena pajak, setiap wajib pajak yang memilikinya maka wajib membayar pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<\/p>\n\n\n\n Pada dasarnya semua barang bisa dikenai pajak, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.<\/p>\n\n\n\n Pajak dikenakan kepada setiap barang sebagai pemasukan bagi negara yang dikumpulkan dan dikelola oleh dirjen pajak.<\/p>\n\n\n\n Pajak yang dikenakan tergantung pada jenis barang dan ditentukan oleh pemerintah. Beberapa contoh barang yang sering dikenakan pajak adalah rokok, minuman beralkohol, dan mobil.<\/p>\n\n\n\n Namun, beberapa barang seperti bahan makanan dasar dapat dikenakan pajak yang lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut ada dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur barang-barang yang dikecualikan dari pajak.<\/p>\n\n\n\n Secara umum, barang-barang yang dikenai pajak di Indonesia adalah barang-barang yang dijual atau digunakan dalam proses produksi.<\/p>\n\n\n\n Beberapa contoh barang yang dikenai pajak di Indonesia barang-barang konsumsi, elektronik, fesyen, rumah tangga, otomotif, perhiasan atau layanan jasa.<\/p>\n\n\n\n Pajak yang ditambahkan pada nilai harga BKP adalah karena penjual merupakan wajib pajak dengan kepemilikan NPWP.<\/p>\n\n\n\n Namun jika penjual belum termasuk wajib pajak, maka barang juga tidak akan dikenai pajak.<\/p>\n\n\n\n Barang berwujud adalah yang paling banyak menjadi barang kena pajak, berikut adalah kategori jenis barang berwujud kena pajak.<\/p>\n\n\n\n Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tarif pajak yang dikenakan untuk barang mewah di Indonesia adalah 10%.<\/p>\n\n\n\n Namun, pada beberapa jenis barang mewah tertentu, tarif pajak yang dikenakan bisa lebih tinggi dari 10%, seperti mobil mewah yang tarif pajaknya mencapai 50%.<\/p>\n\n\n\n Pajak ini dikenakan pada saat barang tersebut dijual dan dibayar oleh pembeli.<\/p>\n\n\n\n Pemerintah Indonesia mengenakan pajak ini untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi konsumsi barang mewah yang dianggap tidak perlu.<\/p>\n\n\n\n UU yang mengatur Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia adalah UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.<\/p>\n\n\n\n UU ini mengatur tentang definisi barang mewah, tarif pajak yang dikenakan, serta mekanisme pengenaan, pemungutan, dan pembayaran PPnBM.<\/p>\n\n\n\n UU ini juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.<\/p>\n\n\n\n Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa dan dibayar oleh pembeli.<\/p>\n\n\n\n Tarif PPN di Indonesia adalah 10% dari harga barang, tarif berlaku untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP).<\/p>\n\n\n\n UU yang mengatur PPN di Indonesia UU Nomor 42 Tahun 2009.<\/p>\n\n\n\n UU ini mengatur mengenai definisi barang dan jasa yang dikenakan PPN, tarif PPN, mekanisme pengenaan, pemungutan, dan pembayaran PPN.<\/p>\n\n\n\n Serta sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.<\/p>\n\n\n\n Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pajak ini biasanya lebih tinggi dari barang serupa yang lebih murah, misalnya mobil sport dengan mobil keluarga biasa tentu pajaknya berbeda.<\/p>\n\n\n\n Mobil keluarga biasa kisaran 100 juta hanya dikenai pajak 10 persen, namun mobil sport mewah yang harganya 1 miliar akan dikenai pajak barang mewah sebesar 30%.<\/p>\n\n\n\n Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau badan.<\/p>\n\n\n\n PBB dikenakan oleh pemerintah daerah dan besarnya pajaknya ditentukan berdasarkan luas tanah dan bangunan, serta lokasi dan kondisi bangunan.<\/p>\n\n\n\n Pembayarannya biasanya dilakukan setiap tahun dan dapat dikenakan denda jika terlambat atau tidak dibayar.<\/p>\n\n\n\n PBB dikelola oleh dinas pendapatan atau Badan Pendapatan Daerah (BPD).<\/p>\n\n\n\n Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menarik pajak ini dan mengelola dana yang didapat dari pajak tersebut.<\/p>\n\n\n\n Pajak ini diterapkan di tingkat kota atau kabupaten dan diatur oleh peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut.<\/p>\n\n\n\n Selain barang yang berwujud, ada juga barang tak berwujud yang bisa dikenai pajak seperti merek dagang, formula produk, desain, hak paten.<\/p>\n\n\n\n Meski mereka tak mempunyai wujud, namun mampu mendatangkan manfaat ekonomi sehingga pemerintah menganggap itu harus dikenai pajak.<\/p>\n\n\n\n Merk dapat dikenakan pajak sebagai hak cipta, sementara desain dapat dikenai pajak sebagai hak desain industri.<\/p>\n\n\n\n Pajak ini dikenakan pada saat pendaftaran dan pembayarannya biasanya dilakukan setiap tahun.<\/p>\n\n\n\n Namun, pajak ini hanya dikenakan pada perusahaan atau individu yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak cipta atau hak desain industri.<\/p>\n\n\n\n Untuk mengajukan hak cipta atas barang tak berwujud, seseorang harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<\/p>\n\n\n\n Dalam permohonan hak cipta, seseorang harus menyertakan bukti bahwa karya yang dilindungi merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, permohonan harus dilengkapi dengan salinan dari karya tersebut dan biaya pendaftaran yang harus dibayar.<\/p>\n\n\n\n Proses pengajuan hak cipta ini memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya berkisar dari beberapa bulan hingga setahun.<\/p>\n\n\n\n Semua barang adalah kena pajak kecuali yang masuk dalam daftar pengecualian.<\/p>\n\n\n\n Ada beberapa aturan mengenai barang tidak kena pajak, salah satunya adalah Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).<\/p>\n\n\n\n UU No 42 Tahun 2009<\/strong><\/p>\n\n\n\n UU ini mengatur tentang barang-barang yang dikecualikan dari pajak penjualan atas barang mewah (luxury goods), diantaranya:<\/p>\n\n\n\n PMK No.116\/PMK.010\/2017<\/strong><\/p>\n\n\n\n Selain itu, Barang Tidak Kena Pajak juga diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.116\/PMK.010\/2017.<\/p>\n\n\n\n Rincian barang kebutuhan pokok yang masuk dalam barang tidak kena pajak ialah:<\/p>\n\n\n\n Beras dan gabah<\/strong> yang masih berkulit, sudah dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling seluruhnya, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai.<\/p>\n\n\n\n Kategori lainnya adalah yang telah dikupas ataupun belum, termasuk pecah, menir, pipilan, tidak termasuk bibit.<\/p>\n\n\n\n Sagu<\/strong> yang berbentuk empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung bubuk dan tepung kasar.<\/p>\n\n\n\n Kedelai<\/strong> yang utuh dan pecah, selain benih serta berkulit.<\/p>\n\n\n\n Garam konsumsi<\/strong>, baik beryodium ataupun tidak, termasuk juga garam meja dan garam didenaturasi untuk konsumsi\/kebutuhan pokok.<\/p>\n\n\n\n Daging segar<\/strong> dari hewan ternak dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau cara pengawetan lain.<\/p>\n\n\n\n Telur<\/strong> yang tidak diolah, telur diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit.<\/p>\n\n\n\n Susu perah<\/strong> yang telah melalui proses dipanaskan atau didinginkan serta tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.<\/p>\n\n\n\n Buah-buahan segar<\/strong> yang dipetik dan melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, dipotong, diiris, degrading, selain dikeringkan.<\/p>\n\n\n\n Sayuran segar<\/strong> yang sudah dipetik, dicuci, ditiriskan, dibekukan, atau dicacah.<\/p>\n\n\n\n Ubi segar<\/strong>, baik melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, diiris, dipotong, ataupun degrading.<\/p>\n\n\n\n Bumbu-bumbuan segar<\/strong>, yang sudah dikeringkan dan tidak dihancurkan atau ditumbuk.<\/p>\n\n\n\n Gula konsumsi<\/strong>, yaitu gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan pewarna atau perasa.<\/p>\n\n\n\n Pasal 4A dan 16B UU Harmonisasi Peraturan Pajak<\/strong><\/p>\n\n\n\n Selain dua aturan di atas, ada pula Pasal 4A dan 16B UU HPP yang menjelaskan tentang barang tak kena pajak pertambahan nilai (PPN).<\/p>\n\n\n\n Makanan dan minuman di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan sejenisnya. Termasuk makanan dan minuman yang diserahkan pada usaha catering atau jasa boga.<\/p>\n\n\n\n Uang, surat berharga dan emas Batangan cadangan devisa negara.<\/p>\n\n\n\n Selain barang, ada pula jenis jasa yang tak terkena Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 4A ayat 3.<\/p>\n\n\n\n Jasa keagamaan, seperti pengisi ceramah dan kajian keagamaan di majelis pengajian.<\/p>\n\n\n\n Jasa perhotelan, ini adalah objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.<\/p>\n\n\n\n Jasa kesenian dan hiburan, meliputi jenis jasa yang dilakukan pekerja seni dan hiburan.<\/p>\n\n\n\n Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir.<\/p>\n\n\n\n Jasa parkir biasanya merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.<\/p>\n\n\n\n Jasa yang disediakan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n Jasa boga atau katering, yaitu semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman.<\/p>\n\n\n\nPengertian Barang Kena Pajak<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Jenis Barang Kena Pajak<\/strong><\/h3>\n\n\n
![\"Barang](\"https:\/\/www.folderbisnis.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/beli-barang-dari-luar-negeri.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\nPajak Barang Tak Berwujud<\/strong><\/h3>\n\n\n
![\"Barang](\"https:\/\/www.folderbisnis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/jasa-pengiriman-barang.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\nBarang Tidak Kena Pajak<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n